Waspadalah terhadap pembelian dan penjualan rumah, mafia, dan mode sertifikat tersembunyi yang dipalsukan

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang / Administrasi Pertanahan Nasional (ATR / BPN), bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), berhasil menemukan kasus persatuan dengan bukti palsu dari mafia tanah. Dan kartu identitas elektronik ilegal.

Nana Sudjana, Kepala Inspektur Jenderal Wilayah Metropolitan Jakarta, mengungkapkannya pada hari Rabu di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayolan (12 Desember 2020). Menurut Nana, para tersangka menggunakan metode itu seolah-olah ingin membeli rumah, dan kemudian mengganti sertifikat itu dengan sertifikat palsu dengan mengundang notaris.

Kemudian, notaris membuat KTP dan NPWP hingga nomor rekening aktif, dan bahkan serikat pekerja juga memverifikasi sertifikat dengan korban di kantor pertanahan.

“Setelah itu, karena alasan foto, salinan tersangka membawa sertifikat” asal “dan kemudian mengembalikannya kepada korban dengan sertifikat palsu yang disiapkan oleh tersangka terlebih dahulu kepada korban,” kata Nana.

Setelah dokumen berhasil diperoleh, salah satu tersangka membawa sertifikat asal ke pembelian dan penjualan rumah asli. Oleh karena itu, total harga rumah dan total kehilangan uang yang diperoleh dari pemberi pinjaman berjumlah Rs 85 crore.- — “Karena tersangka terjerat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Hukum Pidana, menurut Hukum Pidana dan UU No. 8 tahun 2010, semua kerugian akan dicatat dan dapat dikembalikan kepada korban. “Komisaris Polisi Metro Jaya .

Sofyan A Djalil, Menteri ATR / Kepala BPN menjelaskan bahwa untuk mengurangi kasus mafia tanah, sengketa tanah dan konflik, Departemen ATR / BPN telah dan akan terus menyelesaikannya secara sistematis. — – “Kami akan mendaftarkan semua tanah yang belum terdaftar. Jika kami dapat memperoleh sertifikat, kami akan membuktikannya. Untuk tanah yang statusnya belum jelas, itu akan diselesaikan untuk mengurangi sengketa dan sengketa tanah, Sofian mengatakan: “Dia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati ketika membeli dan menjual transaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *