Harga hasil tangkapan merosot dan banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan akibat wabah virus corona

Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan dari Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kabupaten Tegal Warnadi, Ketua Ikatan Nelayan Indonesia, mengatakan hasil tangkapan nelayan tidak bisa terserap pasar sehingga menyebabkan harga turun dan masalah lain di baliknya. -Menurutnya, situasi saat wabah Coronavirus atau Covid-19 menyebabkan penurunan harga hasil tangkapan sebesar 50%. Kata Vanadi dalam video conference, Rabu (22/4/2020), karena Warnadi (Warnadi) mencontohkan harga ikan teri Jawa dalam video conference yang semula ditetapkan Rp 10.000. Lima ribu hingga lima ribu per kilogram. Ribu kilogram, dan harga udang biasanya berkisar antara 90.000 hingga 40.000 per kilogram.

“Ada juga beberapa rajungan yang dulu 50.000 per kilogram, tapi sekarang sudah setengahnya.” Dikatakannya. Karena pengerjaannya tidak sesuai dengan hasil, maka ditinggalkan. Beberapa nelayan menyempatkan diri untuk memperbaiki kapal tersebut, dan mereka juga terpaksa mengosongkan tabungannya.

Pada saat yang sama, Direktur Forum Awak Kapal Nelayan Bitung Arnon Hiborang menjelaskan bahwa kapal tersebut turun 12 ton Syaratnya, tidak semua pedagang berani melaut, karena harga ekspor tuna sudah turun dari pasaran.Di kota Bitong yang biasa 60.000 perkilogram sekarang tinggal 300 sampai 20.000 perkilogram. Said: “Untuk kapal 13 ton ke atas, perusahaan juga tutup karena tidak terserap pasar lagi. “Mereka berharap pemerintah akan membeli produk ikan nelayan dengan harga normal agar nelayan atau awak kapal bisa tetap beroperasi saat wabah virus corona merebak.

Nilanto Perbowo, General Manager Pembinaan Daya Saing Produk KKP, mengaku sangat senang menerima nelayan atau awak kapal.

Baca: Harga minyak mentah AS turun di bawah nol untuk pertama kalinya dalam sejarah — Dia mengatakan bahwa dia sedang mendiskusikan masalah penyerapan dengan Departemen Perusahaan Departemen Luar Negeri dan pemangku kepentingan terkait.

“Ini adalah perikanan Pertanyaannya, kita belum menerapkan aturan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah. Namun, Perindo dan Perinus akan masuk untuk menyerap produksi untuk disimpan, ”jelas Nilanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *