Implementasi yang lebih cepat dari kebijakan stimulus ekonomi akan menjadi anugerah bagi para pengusaha

Reporter Tribunnews News, Malvyandie Haryadi-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Setelah Popup disetujui DPR RI pada 12 Mei 2020 Nomor 1/2020, pemerintah menyusul Menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23/2020 tentang Majelis Nasional. Rencana Pemulihan Ekonomi (PEN). -Pasar bereaksi relatif positif terhadap kebijakan ini, ditandai dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus berfluktuasi di sekitar 4.500, terkadang mencapai 4600.

Nilai tukar rupee terhadap dolar AS telah stabil di kisaran Rp 14.700. Alasan penilaian ini adalah pasar yakin pemerintah memiliki kewenangan yang cukup untuk merancang rencana stimulus ekonomi independen untuk tiga tahun ke depan.

Ketua Kementerian Keuangan dan Perbankan Investasi UKM, Komite Eksekutif Pusat dari Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ahmed Adisuliyo (Pen) rencana adalah rencana pemerintah $ 641 triliun.

Baca: Penumpang Dalam Penerbangan di Bandara Soetta Kini Harus Memiliki SIKM

Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 16 Triliun, Dana yang Direncanakan Hanya Menyumbang Sekitar 4%, Berbeda dengan Pandemi Covid-19 Rasio ini relatif rendah dibandingkan anggaran negara lain yang telah dikucurkan.

Baca: Anies Minta Beberapa. Katanya: “Saya Jangan Ke Jakarta Sekarang -” “Mesin ekonomi keliling diharapkan bisa meyakinkan pemerintah bahwa ini bisa jadi pengungkit ekonomi yang besar.” – ik Negara (BUMN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)).

Baca: Sepertinya Main Tebakan Orko, Asesmen Kebijakan Yokovy Terkait Corona Belum Jelas- “BUMN Sudah Dapat Dana Hampir US $ 150 Triliun, Yaitu Perkuat Modal Struktur dan penguatan BUMN merupakan bagian dari peran kekuatan ekonomi, ‚ÄĚkata keterangan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (26/5/20202). -Dia melanjutkan, UKM Fund akan mendapatkan penjaminan kredit pemerintah sehingga dana kredit tersebut dapat menjaga likuiditas peserta komersial di sektor UKM yang menyumbang sekitar 60% dari PDB pada tahun 2019. – Baca: Jokowi menilai Bekasi, penerapan standar baru akan melibatkan TNI-Polri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *