Mediator: Pemerintah harus tegas melarang ekspor masker dan alat pelindung diri

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Alamsyah Saragih, anggota Asosiasi Ombudsman Indonesia, menilai ekspor masker dan alat pelindung diri (APD) dianggap pemerintah sebagai bentuk salah urus.

“Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pada 8 Maret 2020, pemerintah pada prinsipnya harus mengeluarkan kebijakan larangan ekspor dan menetapkan harga dalam keadaan darurat Covid-19.” — Baca: Mahfud MD Himbau Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta Kompak Penanganan Korona: Masih Ada Persaingan dengan Domba

Baca: Soal Data RI Keraguan Korona, MPR mewajibkan pemerintah pusat “mendata di puskesmas — Alamsyah mengatakan jika pemerintah menyadari kebutuhan dalam negeri tinggi, maka Seharusnya bisa mempertimbangkan penerapan kebijakan kewajiban pasar domestik bagi industri produksi.

Untuk menghindari kelangkaan tenaga medis. Untuk itu, Kementerian Kesehatan atau instansi terkait meyakini bahwa untuk itu Kementerian Kesehatan atau instansi terkait Ketentuan larangan dan / atau pembatasan yang diatur dalam Peraturan Administrasi Obat mengatur ekspor masker, masker, pengawet, dan bahan baku alat pelindung diri. Dia mengatakan: “Karena melanggar peraturan, adalah ilegal jika persyaratan ini mengganggu permintaan publik dan layanan kesehatan. Kata dia, saya langsung tanggapi bahwa kementerian dan lembaga terkait serius memenuhi kebutuhan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *