Kementerian Perhubungan mengizinkan operasi transportasi dan menolak apa yang disebut kebijakan longgar

Reporter Tribunnews.com mengabarkan, Chaerul Umam – Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan kembali akan mengeluarkan berbagai izin angkutan untuk mengangkut penumpang keluar kawasan dalam kondisi tertentu.

Sebelumnya, larangan itu dilarang. Tindakan transportasi itu dilakukan untuk mencegah kembali ke negara itu. Dalam pandemi korona.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, menyatakan hal itu bukan relaksasi atau keringanan, melainkan pengembangan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, yang menyangkut pengaturan transportasi saat mudik Lebaran ke kampung halaman. , Transportasi Kereta Api, Laut dan Laut. Bus harus jalan lagi dan harus sesuai aturan sanitasi, “kata Budi Karya pada rapat virtual kelima dengan panitia DPR, Rabu (6/5/2020) -baca: Jadwal lengkap kecelakaan bus AKAP Restu Mulya dan mobil penangkap ikan di Paiton, Situbondo-ia menjelaskan, BNPB dan Kementerian Kesehatan akan menentukan siapa yang boleh menggunakan moda transportasi ini selama larangan pulang kampung. Standar .

Baca: Kasih Ibu Sepanjang Waktu, Ibu Muda Ini Siap Terima Pengobatan Covid-19 Karena Bayi AIDSnya Positif Corona- “BNPB akan berikan standar yang akan diberikan Menkes nanti Dan BNPB akan bisa mengidentifikasi dan melakukan siapa saja yang bisa bepergian. Ns mulai mengangkut berbagai pesawat dengan penumpang khusus pada 7 Mei, tapi mereka sama sekali tidak boleh pulang, “kata Budi.

Baca: Kisah viral video terduga kasus polisi, ditangkap perempuan dan mereka menginap di hotel Bayi-bayi di Tanah Air digeledah-Budi mengungkapkan, hanya orang yang bisa berpergian dan bekerja, terlibat dalam kegiatan bisnis dan logistik yang bisa masuk dan keluar dari daerah itu.

Mereka termasuk wakil dari “negara” dan anggota Partai Progresif Demokratik. Mereka boleh melakukan perjalanan bisnis untuk menjalankan tugasnya, tetapi tidak boleh kembali ke tanah air.

“Karena itu, rekan-rekan (DPR) dari Kali, Sulawesi, Papua, Sumatera ), kalau memang perlu untuk menjalankan tugas tertentu, yang ingin saya sampaikan bahwa Saudara pejabat negara, pejabat negara, Saudara bisa mengatakan: “Gerakan sesuai tugasnya”. – “Jadi Saudara-saudara sekalian adalah anggota RPD. Kami harus diikutsertakan karena kami harus memenuhi tugas nasional kami. Kami tidak boleh pergi ke Palembang dalam perjalanan pulang, tapi saya bisa lihat lintasannya, “tambahnya. Dari pejabat negara yang bertugas, yang berwenang melakukan perjalanan adalah yang memenuhi kebutuhan logistik.

“Tidak ada batasan logistik. Dia mengatakan, larangan tersebut hanya untuk memperbolehkan petugas turun dan hanya memperbolehkan barang turun bukit.” Budi menambahkan, Kementerian Perhubungan secara bertahap akan menjelaskan tentang “Dekorasi Permenhub 20”. – “Pertama hubungi Direktur Navigasi Udara 13 jam. Besok pagi, ketiga general manager masing-masing akan berada di kereta api, darat dan laut, agar detailnya bisa dikomunikasikan ke publik,” kata Budi Karya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *