Rifqi Karsayuda memberikan potongan pajak untuk kelompok swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Anggota Komite DPR V Rifqinizamy Karsayuda meminta Menteri Keuangan untuk membuat terobosan dengan menggunakan dana sektor swasta murni untuk mengimbangi pemotongan pajak untuk perusahaan swasta yang tertarik membangun infrastruktur milik pemerintah, daripada melalui rencana atau rencana investasi mendapatkan. Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Seperti yang kita semua tahu, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 telah meningkatkan defisit APBN pada tahun 2020. Departemen PUPR telah menjadi mitra kerja Komite Kelima Dewan Perwakilan Rakyat dan juga telah memotong anggarannya sekitar Rp 30 triliun.

“Kebijakan ini akan memengaruhi pembangunan infrastruktur negara,” kata Perjuangan, anggota Fraksi PDI di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saat ini, faktor ekonomi menjadi beban berat bagi sektor swasta, termasuk investasi dan kerja sama dalam proyek pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah perlu membuat terobosan untuk mengimplementasikan rencana infrastruktur strategis. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mencari kontribusi sektor swasta, terutama sektor swasta negara. Pembentukan berbagai tempat umum. Dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab sektor swasta Infrastruktur, “katanya.

Baca: Penjelasan lengkap Gubernur AƱez tentang PSBB Jakarta, berlaku mulai Jumat, 10 April – Setelah kompensasi, mereka dapat menerima keringanan pajak yang setara dengan nilai infrastruktur yang didanai dan dibangun. Polisi: Tidak ada banyak perbedaan antara penerapan PSBB dan jarak sebenarnya – Rifqi menunjukkan bahwa jika pemerintah ingin membangun jembatan senilai 100 miliar rupiah dan beberapa perusahaan sedang mempersiapkan untuk membangun dan membiayai seluruh proyek, maka 1 triliun Nilai rupiah Indonesia akan dikurangkan dari hutang pajak perusahaan.

Baca: Kabar baik! Livch mengatakan: “Pajak sumber daya manusia telah dialokasikan kepada para pejabat untuk melayani urusan kepresidenan presiden.” “Tentu saja, sebelum pendanaan dan pengembangan, kewajiban pajak pihak swasta harus dikenalkan kepada elit.”

Dalam hal ini, Livch berjanji untuk memperjuangkan ini di Parlemen Indonesia, termasuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya di komite.

Menurutnya, terobosan ini tidak hanya bertujuan menyelamatkan infrastruktur pembangunan, bahkan dapat mempercepat pembangunan. Dia mengatakan: “Rincian kebijakan harus disiapkan oleh Departemen Keuangan dan UPPR dengan cara yang lebih teknis.” – “Konstituensi Kalimantan I mengatakan:” Departemen klasifikasi, jenis bisnis yang dapat dilakukan dan pekerjaan infrastruktur publik juga harus Detil Deskripsi. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *