Mediator: Pemerintah harus tegas melarang ekspor masker dan alat pelindung diri

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Alamsyah Saragih, anggota Asosiasi Ombudsman Indonesia, meminta pemerintah mengabaikan ekspor masker dan alat pelindung diri (APD) yang merupakan salah urus pemerintah. — “Kita sampaikan kepada masyarakat pada 8 Maret 2020, bahwa pada prinsipnya pemerintah harus mengeluarkan larangan ekspor dan menetapkan harga darurat Covid-19,” siaran pers resmi Alamsa, Rabu (8/4/2020). Mengatakan dalam. ). — Baca: Mahfud MD Serukan Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta Compact Jalankan Korona: Masih Persaingan dengan Domba-Bacaan: Data RI Keraguan Corona, MPR Minta Pemerintah Pusat Catat Data di Puskesmas-Alamsyah Bilang Jika Pemerintah menyadari permintaan domestik yang tinggi, sehingga perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan obligasi pasar domestik bagi produsen industri.

Ini untuk menghindari kelangkaan tenaga medis yang bermasalah. Garis terdepan.

– Menurut Alam Shah, Kementerian Kesehatan atau instansi terkait merekomendasikan ekspor masker, masker, pengawet dan alat pelindung diri di bawah larangan dan / atau batasan yang diatur dalam peraturan Kementerian Perdagangan untuk perdagangan dan Departemen Bea Cukai dapat mencegah ekspor produk ini.

“Dia berkata:” Karena mengabaikan kondisi ini, permintaan masyarakat dan layanan medis telah terganggu, yang ilegal. “Ini adalah tanggung jawab kementerian dan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *