DPR mewajibkan OJK memantau dengan cermat rencana relaksasi tersebut

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengumumkan kebijakan yang ditujukan untuk meringankan pembayaran kredit sektor komersial yang terkena penyakit virus corona (Covid-19).

Juga dorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memonitor pelonggaran kredit

“Presiden Jokowidodo (Jokowi) melaporkan adanya kredit yang murah hati di industri yang terkena dampak Covid-19. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pelonggaran kredit ini. Oleh karena itu, kami meminta OJK untuk mencermati rencana pelonggaran tersebut agar dapat mencapai tujuan dengan tepat, “kata Fathan Subchi, Wakil Ketua Panitia 11 MPR, kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).

Ia mengatakan rencana pelonggaran tersebut adalah Kabar gembira, akibat pandemi Covid-19, pelaku usaha terpukul.

OJK juga mengidentifikasi debitur yang berhak melonggarkan dan merestrukturisasi kredit plan melalui Peraturan OJK Nomor 11/2020. Kredit nasabah dikendurkan

Pernyataan Debitur yang mendapat keuntungan dari rencana pelonggaran ini antara lain pariwisata, hotel, impor dan ekspor, pertambangan, pengusaha infrastruktur UMKM, dan badan usaha lainnya. Dia mengatakan: ‚ÄúPada saat yang sama, rencana restrukturisasi kredit dapat menurunkan suku bunga, memperpanjang masa kredit, dan meningkatkan jalur kredit. Berpartisipasi dalam bentuk modal pemerintah. Menurut Fason, pemerintah juga sama. Sudah memberikan anggaran Rp 220 triliun untuk rencana stimulus ekonomi nasional, termasuk dana program relaksasi kredit bagi lembaga komersial. Terkena Covid-19.-Menurutnya, Jika easing plan ingin segera dilaksanakan agar perusahaan dapat terus mengelola aktivitasnya, maka easing plan tersebut harus segera dilaksanakan. Rencana tersebut sebenarnya langsung dilaksanakan, namun nyatanya masih ada keluhan tentang implementasi rencana tersebut di lapangan. “Secara lokal .– –Dia mencontohkan banyak pedagang yang mengeluhkan sulitnya mengajukan restrukturisasi kredit karena persyaratan yang tidak jelas. Selain itu, penyedia jasa keuangan tingkat bank atau cabang masih sering bingung menanggapi persyaratan fleksibilitas, sehingga harus menunggu instruksi dari kabupaten atau pusat. “Saya berharap Bank of Japan bisa menurunkan pengawasan terhadap bank dan penyedia jasa keuangan yang melayani debitur sehingga mereka mengetahui hambatan yang menghambat rencana pelonggaran tersebut.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *