BPJT-ATI sepakat meningkatkan pendapatan yang tidak terkait dengan lalu lintas jalan raya

Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR (BPJT) dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) sepakat untuk “meningkatkan pendapatan lalu lintas dari jalan non tol

Danang Parikesit, Direktur Utama BPJT, mencontohkan pendapatan yang belum dibayar atau bukan lalu lintas masih menyumbang 5-9% dari total pendapatan penyelenggara tol. Tol. Setuju dengan definisi penggunaan komersial hak akses jalan tol dalam perjanjian waralaba, “kata Danang Demikian disampaikan dalam rapat koordinasi BPJT dan ATI yang digelar mulai 10-11 September 2020. –Dia menjelaskan, hal itu harus dilakukan karena pembangunan jalan hingga 2024 membutuhkan total investasi Rp 375 triliun dan pembelian dana penyelamatan lahan Rp 10 miliar. Pada akhirnya, Hibah Marga menyetujui kebijakan pengurangan pajak jalan tol Gip Cipularang dan Padalonia-tujuan Beb adalah menyelesaikan beberapa tugas, yaitu menyelesaikan 2500 pada tahun 2025. Investasi, konstruksi dan operasi lebih dari kilometer. -Lalu peralihan dari transaksi tunai ke transaksi non tunai pada tahun 2023. Luhut mengatakan, untuk rencana jalan tol, jika dalam waktu enam bulan tidak ada kemajuan, harus segera dibatalkan. Dan bertanggung jawab atas investasi manajer umum pengadaan tanah Bina Marga, LMAN dan BPJT. Luhut menjelaskan, koordinator Dareah adalah Pengadilan Negeri, PPK Tanah, Kejaksaan Negeri, TNI dan Polri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *