Pemerintah membahas pembatalan tes cepat bagi penumpang pesawat

Laporan reporter Tribunnews.com Hari Darmawan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang membahas persyaratan wajib untuk rapid testing dan PCR bagi calon penumpang pesawat. — Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, pihaknya saat ini tengah membahas kemungkinan peniadaan kemungkinan uji cepat dan PCR pada calon penumpang pesawat.

“Pembahasan ini dilakukan bersama Satgas Covid-19 dan Satgas terkait persyaratan tersebut,” kata Novie usai konfirmasi, Kamis (6/8/2020) .— -Tapi Novie mengatakan hal ini masih dalam pembahasan, dan karena memiliki kewenangan yang cukup, ia tergabung dalam Satgas Covid-19, Satgas tersebut.

Baca: Jakarta-Denpasar menjadi rute penerbangan pilihan konsumen AirAsia- “Jika kebijakan bisa diubah dengan alasan apapun, maka ini akan menjadi lebih mudah, dan kami sebagai operator akan menerapkannya,” kata Novi .

Lebih lanjut, Novi mengatakan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Kementerian Perhubungan, kami akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang di dalam pesawat.

Baca: Lion Air Buka Layanan Rapid Test Covid-19 di Bali, Hanya Diperlukan Rp 95.000

Sebagai referensi saja, penumpang pesawat saat ini wajib menyertakan hasil rapid test dan PCR test penerbangan.

Peraturan ini tertuang dalam surat edaran kelompok kerja percepatan pengelolaan Covid-19. Konvensi No. 7 tahun 2020 terkait dengan standar dan persyaratan masyarakat untuk berwisata di era baru beradaptasi dengan masyarakat yang produktif dan Safe Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *