Menteri Perhubungan Budi Karya meminta Kementerian Keuangan mensubsidi tes cepat di masyarakat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, parpolnya telah meminta Kementerian Keuangan memberikan hibah tes cepat kepada masyarakat yang hendak bepergian, khususnya pengguna angkutan umum. Ia mengatakan: “Kami meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi bagi tes cepat ini bagi mereka yang bepergian.” (1/7/2020) .

Baca: INAC menyambut baik alat uji cepat Covid-19 yang disediakan maskapai– –Baca: Aturan tes cepat wajib bagi calon penumpang, yang selama ini dinilai kurang menguntungkan, kembali digugat di Mahkamah Agung — Ia mengatakan: Pada dasarnya, masalah tes cepat berada di bawah otorisasi Kelompok Kerja Manajemen Accelerated Covid-19 sedang berlangsung. Namun, pihaknya tetap memberikan pendapat tentang situasi lokal kepada pokja.

“Kami sedang bekerja keras, dan Insya Allah, kelompok kerja kami bekerja dengan baik,” katanya. .

Budi Karya mengatakan upaya juga telah dilakukan. Pihaknya akan memberikan aturan kepada seluruh operator angkutan umum untuk mengidentifikasi mitra yang cocok saat melakukan uji cepat.

Faktanya, biaya pengujian cepat saat ini bervariasi. Operator diharapkan dapat memilih mitra yang dapat menyediakan fasilitas pengujian cepat kepada penumpang dengan harga yang wajar.

“Menurut pengalaman saya di Solow dan Yogyakarta, 300.000 rupee. Cepat dicoba, tapi beberapa bagian bisa menyediakan 100.000 rupee. — Sebelumnya, dalam rapat kerja, sebagian besar anggota panitia mengeluhkan puasa Mahalnya biaya pengujian telah membawa kesulitan bagi masyarakat .— Meskipun pengujian cepat atau PCR merupakan persyaratan untuk bepergian dengan transportasi umum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *