Istana tiba-tiba dipanggil dan bertemu dengan Yokowi, tapi pimpinan Partai Buruh itu membantah ditunjuk menjadi Wakil Menteri

Reporter Tribunnews Taufik Ismail melaporkan-TRIBUNNEWS. Kantor Berita Jakarta, Indonesia-Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani (Moni) menyetujui RUU komprehensif Partai Republik Demokratik tentang penciptaan lapangan kerja pada Senin (5/10/2020) -Andi Gani Gani) Sejak awal, pihaknya selalu menolak RUU penciptaan lapangan kerja yang kini menjadi undang-undang.

“KSPSI di bawah kepemimpinan Andi Gani sudah sangat-sangat sepakat menolak gugus ketenagakerjaan dalam undang-undang yang komprehensif. RUU untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Andi kepada wartawan. , Selasa (6 Juni 2020).

Andy mengatakan, saat bertemu dengan presiden di hari RUU disahkan, ada isu pelik yang menimbulkan kontroversi. -Baca: Artikel Kontroversial Yang Menyebabkan Amarah Dalam “UU Cipta Kerja”, Ini Artikel Paling Memusuhi-Presiden KSPSI Andi Gani (Andi Gani) dan Presiden KSPI Said Iqbal (Said) Iqbal) bertemu dengan “UU Cipta Kerja” Presiden kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum Presiden Jakarta menyetujuinya.

Membaca: Perbandingan “UU Ketenagakerjaan” RUU yang baru-baru ini disahkan oleh “UU Ketenagakerjaan” yang lama – “Pertemuan dengan Presiden kemarin menimbulkan banyak masalah biadab. Iqbal dan saya bilang: Sama seperti kita tahun lalu Seperti yang terjadi pada April. Pada April, Presiden akhirnya menunda pembahasan UU Cipta Kerja DPR. -Dia membantah diangkat Presiden dalam rapat itu. Termasuk jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Sebaliknya, ia berusaha menunda pengesahan RUU tersebut.- — Baca: Ketua PKS meminta Jokowi untuk mendengarkan suara buruh, menghapus UU penciptaan lapangan kerja dan mengeluarkan Perppu

“Saat ini tidak ada pembahasan tentang penugasan, apalagi wakil menteri dan lain-lain. Sejak berdirinya, Andi Gani, Ketua Umum Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, sempat diusulkan masuk kabinet tapi ditolak. Karena saya memilih KSPSI, tapi tetap menjabat sebagai Preskom BUMN PP. Itu sangat salah. Tidak ada diskusi tentang wanita.

Pada pertemuan tersebut, ia dan presiden membahas RUU penciptaan lapangan kerja. Ternyata RUU tersebut kemudian disahkan, dan ia membentuk tim hukum untuk menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

“Kita semua mengatakan hal yang sama tentang RUU penciptaan lapangan kerja ini. Tapi situasi politiknya berbeda. Ternyata” UU Buat Lapangan Kerja “akhirnya disahkan. Lalu langkah apa yang akan kita ambil? Pertama-tama kita Tim hukum dibentuk dari KSPSI dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (UU penciptaan lapangan kerja) sebelum konstitusi diberi nomor, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *