Melonggarkan iuran tenaga kerja BPJS, Menaker tidak menjamin pengurangan hak jaminan

Liputan reporter berita Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 (PP) Tahun 2020, terkait dengan penyebaran bencana non alam. Di bawah penyesuaian kontribusi untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan, Penyakit Coronavirus (Covid-19). ), Senin (31 Agustus 2020).

Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah meyakinkan pelonggaran iuran BPJS ke Ketenagakerjaan tidak akan menurunkan penerimaan.

“Jadi kalau pembayarannya dikendurkan, manfaatnya tidak dikendurkan. Manfaatnya tetap seperti biasa.” Kata Menteri Ketenagakerjaan dalam proses sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49/2020, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (9/9 / 2020) .

Ida mengatakan tujuan PP adalah untuk menjamin perlindungan peserta, kelangsungan usaha dan ketahanan. Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca: BPJS Ketenagakerjaan Koreksi Rp. Pihaknya mengirimkan 600.000 SMS notifikasi BLT tanpa penipuan- “Menteri Perlindungan Tenaga Kerja dibebaskan agar pelaku usaha dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih akibat pandemi Covid -19.” Buruh, Rabu, dari Jakarta. (08/09/2020) .

Dengan adanya PP, perusahaan dapat memperoleh masa dermawan dari 4 iuran jaminan sosial yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan

termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), santunan kematian ( JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), harus dibayar mulai tanggal 15 hingga 30 bulan berikutnya. — PP juga memiliki ketentuan untuk mengurangi pembayaran JKK dan JKM menjadi 99% dari kewajiban pembayaran bulanan, dan menunda pembayaran 99% dari kewajiban pembayaran bulanan JP.

“Ketentuan fleksibel ini telah membuat komitmen ketenagakerjaan di bawah program jaminan sosial mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021 sejak saat iuran,” ujarnya. -Untuk mendapatkan fleksibilitas, berdasarkan Pasal 13 (1), pengusaha, peserta penerima gaji dan peserta tidak dibayar yang mendaftar sebelum Agustus 2020, wajib menikmati JKK dan JKM sebelum membayar iuran. Pengurangan dan pembebasan pembayaran Juli 2020 .

Dia mengumumkan: “Dengan penyesuaian iuran tenaga kerja dan jaminan sosial, hak peserta untuk terus mendapatkan pekerjaan dan manfaat jaminan sosial akan terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Menteri Ketenagakerjaan berharap peraturan pemerintah ini dapat memfasilitasi seluruh peserta jaminan sosial dalam bekerja. Ia mengatakan saat bencana non alam, penyebaran COVID-19.

“Pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan seharusnya memberikan lebih banyak ruang bagi pengusaha untuk mengalokasikan dana operasional perusahaan.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *