PON Papua ditunda, Komite X meminta BPKP-LKPP untuk memaksimalkan pengawasan dan bantuan

Laporan oleh Reza Deni, seorang jurnalis dari Tribunnews.com di Jakarta-Dewan Legislatif X DPR RI Abdul Hakim Bafagih menekankan bahwa karena popularitas corona, Pekan Olahraga Nasional ke-20 ( PON) tertunda. -Member PAN ingat bahwa Keuangan Publik dan Biro Pengawasan Pembangunan (BPKP) dan Biro Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) terus mengawasi dan membantu dalam rangka memaksimalkan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum dan sebelum menerapkan SOP, masalah sering terjadi setelah implementasi. Secara khusus, jika Anda mendengarkan konten yang disampaikan oleh BPKP pada persiapan PON XX, ada banyak kekurangan dalam persiapan anggaran dan kegiatannya. Tribunnews menjabat sebagai juri dalam pernyataan yang diterima pada Kamis (23/4/2020).

Baca: PSBB DKI Jakarta telah diperpanjang selama 28 hari, yang merupakan panggilan Kepolisian Nasional

Baca: Sebuah keluarga di Magetan bertanya kepada Kalimantan kapan harus diisolasi secara independen, ini adalah saat ditemukan Takdir

Baca: Yuni Shara memastikan bahwa ketika Lebaran, Ikhlas mengikuti perintah pemerintah, karyawan rumahnya tidak pulang-Panitia Kerja Anggota (Panja ) PON XX menjelaskan bahwa dalam pertemuan hari ini dengan BPKB, setidaknya empat hal menjadi fokus pertemuan Panja.

“Tentang rencana permintaan anggaran (RKA), termasuk implementasi rencana induk belum diperbarui dan pembahasan tim audit internal PB PON XX Papua dengan presiden dan audit internal,” Hakim melanjutkan

kemudian hakim melanjutkan

kemudian hakim melanjutkan, di RKA Bahkan ada beberapa pena dalam data itu sendiri, misalnya, rencana yang tidak menunjukkan rincian pengeluaran, jumlah yang salah, dan pembayaran berulang.

“Bahkan jika alokasi anggaran PON XX sangat penting, dan RKA adalah titik awal untuk membuat anggaran, hanya persiapan harga yang memiliki banyak kekurangan,” katanya – dan juga mengangkat masalah logo PON XX oleh hakim. Dirinha mempertanyakan perubahan ini, karena perubahan dalam desain logo jelas disertai dengan perubahan tajam dalam biaya, dari awal menjadi kurang dari 200 juta rupiah, menjadi sekitar 3 milyar rupiah. – “Ini adalah peningkatan besar. Ini harus dijelaskan secara kronologis agar tidak tiba setelah implementasi, yang menjadi masalah,” kata politisi PAN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *