PON Papua ditunda, Komite X meminta BPKP-LKPP untuk memaksimalkan pengawasan dan bantuan

Laporan oleh reporter Tribunnews.com Reza Deni

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komite Legislatif X DPR RI Abdul Hakim Bafagih menekankan bahwa karena pandemi korona, penundaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 (PON). Legislator PAN mengingatkan bahwa Biro Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Publik (LKPP) terus memantau dan membantu untuk memaksimalkan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum ini, masalah biasanya muncul setelah implementasi. Apalagi jika Anda mendengarkan konten terkait persiapan PON XX yang diajukan oleh BPKP, banyak kelemahan telah ditunjukkan dalam penyusunan anggaran dan kegiatannya, “Hakim Tribunnews, Kamis (23/4/2020) .

Baca : PSBB DKI di Jakarta diperpanjang selama 28 hari, dan polisi nasional memanggil

Baca: Sebuah keluarga dari Magetan bergegas ke Kalimantan Barat.Ketika itu, ia harus mengisolasinya secara mandiri .Ini adalah nasib yang pernah ditemukan

Baca: Yuni Shara (Yuni Shara) memastikan bahwa ketika Lebaran (Ikhlas) di Negara Ikras mengikuti permintaan pemerintah, karyawan di kediamannya tidak akan pulang.

Panja PON XX Anggota menjelaskan bahwa setidaknya empat hal menjadi fokus perhatian Panja selama pertemuan konsultasi dengan BPKB hari ini. “Tentang rencana permintaan anggaran (RKA), termasuk implementasi rencana induk yang belum diperbarui, dan PB PON XX XX diskusi dengan Presiden Papua dan ketua dan tim audit internal audit internal, “lanjut hakim

kemudian hakim terus mengatakan, bahkan dalam data RKA sendiri ada beberapa, seperti kebutuhan akan satu yang tidak menunjukkan rincian biaya, jumlah yang salah dan tumpang tindih Dia mengatakan: “Bahkan jika alokasi anggaran PON XX sangat penting, dan RKA adalah titik awal untuk merumuskan anggaran, ada banyak kekurangan dalam persiapan harga saja. “- Hakim juga menekankan masalah logo PON XX. Dirinha mempertanyakan perubahan ini, karena perubahan dalam desain logo jelas merupakan perubahan drastis dalam biaya, dari awal menjadi kurang dari 200 juta rupiah, yaitu sekitar 3 milyar rupiah .– – “Ini peningkatan yang sangat besar. Politisi PAN mengatakan bahwa penjelasannya bersifat kronologis sehingga tidak terjadi lagi setelah implementasi, yang menjadi masalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *